Relawan Online Partai Gerindra

JAKARTA - Capres-cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo tak ingin ekonomi kerakyatan sekadar slogan. Karena itu, apabila kelak memenangi pemilihan presiden (pilpres), duet capres nomor urut satu itu berencana menambah dua kementerian koordinator di luar Menko Polhukam dan Menko Perekonomian. Dua kementerian itu adalah Menko Pertanian dan Menko Kelautan.

‘’(Dua kementerian) Itu merupakan bagian dari kebangkitan ekonomi kerakyatan. Dua pos Menko ini harus ada,'’ kata Sekretaris II Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo Hasto Kristianto di kantornya, Jakarta, kemarin.

Menurut Hasto, gagasan itu awalnya datang dari Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDIP Taufiq Kiemas. Hasto menyebutkan, berbeda dengan fokus kebijakan ekonomi SBY yang berpijak pada pengendalian moneter, Mega memprioritaskan pengembangan ekonomi riil yang membuka lapangan kerja bagi rakyat. ‘’Dua Menko itu nanti fokus menangani sektor ekonomi riil. Sedangkan Menko Perekonomian mengontrol sektor ekonomi makro, seperti kebijakan moneter dan fiskal,'’ ungkap anggota DPR dari PDIP itu. Dia mencontohkan, program sertifikasi tanah, tata ruang, pengembangan lahan pertanian, dan berbagai turunannya akan menjadi lingkup kewenangan Menko Pertanian.

Meski sudah merancang desain struktur kabinet, nama-nama menteri yang akan didudukkan belum ada. ‘’Desain struktur kabinetnya dulu, nama-nama (menteri)-nya menyusul,'’ kata Hasto.

Sedangkan kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono enggan membocorkan desain kabinet, termasuk kandidat menteri yang disiapkan. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, pihaknya tidak tertarik menjadikan susunan kabinet sebagai isu kampanye. Menurut dia, materi kampanye SBY-Boediono lebih terfokus pada visi-misi dan program aksi yang gamblang untuk lima tahun ke depan. (pri/agm)